Depdiknas Akui Akuntabilitas Keuangan Sekolah Buruk

Depdiknas Akui Akuntabilitas Keuangan Sekolah Buruk

[JAKARTA] Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengakui akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah masih buruk. Sebab, masih banyak sekolah yang belum menerapkan transparansi penggunaan keuangan, khususnya dana yang ditarik dari masyarakat.

“Masih sangat sedikit sekolah yang menerapkan akuntabilitas keuangan. Akibatnya, banyak orangtua murid mempertanyakan penggunaan keuangan oleh sekolah,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, Bambang Wasito Adi, kepada /SP/, di Jakarta, Selasa (22/1).

Bambang menjelaskan, dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan sekolah sebenarnya mampu meminimalisasi terjadinya penyimpangan, misalnya korupsi. “Seharusnya memang segala pungutan yang ditarik oleh orangtua murid harus dilaporkan kembali ke orangtua murid. Sehingga, penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat itu bisa diketahui secara gamblang,” katanya.

Sekolah dalam menerima dana, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, memang diketahui oleh Komite Sekolah. Namun, sayangnya, Komite Sekolah banyak yang tidak memberitahukan kepada orangtua murid. Sehingga, di sinilah timbul banyak pertanyaan mengenai penggunaan dana yang terserap oleh sekolah.

Selain itu, kata Bambang, sekolah seharusnya telah mengenal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Di dalam RAPBS disusun rencana pengeluaran dana yang akan dipakai sekolah. Dalam penyusunan ini memang hanya berdasarkan akuntansi standar.

*Jadi Lahan Bisnis*

Di tempat terpisah, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan, pungutan liar (pungli) dengan berbagai macam alasan di sekolah bukan barang baru.Terlihat sekali bahwa dunia pendidikan sudah menjadi lahan bisnis bagi banyak pihak.

“Sekolah sudah menjadi lahan bisnis. Pendidikan telah dikomersialisasikan . Padahal, uang dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) diduga kuat lebih banyak penyimpangan dan pungutan tidak jelas,” ujarnya.

Ade mengungkapkan, hasil monitoring ICW ditemukan berbagai penyimpangan yang dilakukan pihak sekolah saat PSB tingkat SD. Penyimpangan yang berujung pada pungutan biaya pada orangtua siswa itu terjadi mulai dari tahap proses seleksi, saat murid diterima, dan modus terbaru yang paling sering adalah pungutan setelah kegiatan belajar mengajar telah berlangsung dalam satu dua bulan.

Dari survei yang dilakukan ICW terhadap SD di sejumlah kota terungkap, modus penyimpangan saat proses seleksi bentuknya antara lain jual beli formulir, syarat administrasi yang berat, jual beli bangku dan tes yang berat bagi ukuran siswa baru SD, yakni baca dan tulis.

Dia menjelaskan, setelah murid diterima, orangtua kembali dibebankan dengan beberapa jenis biaya, seperti pembelian seragam sekolah atau kaos olahraga dan bentuk “pemerasan” lainnya. “Sampai tahap ini, posisi orangtua murid kian terpojok. Pasalnya, jika ingin pindah sekolah lainnya sudah tutup. Sehingga, posisi tawar orangtua murid sangat lemah,” tuturnya.

Ade menambahkan, survei lainnya, menunjukkan, sekolah mengeluarkan 20 lebih pungutan yang tidak jelas, mulai dari uang buku paket, perpisahan murid kelas 6, perpisahan kepala sekolah, uang kebersihan, pesta ujian, dan perpustakaan. [W-12]

Sumber : Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: